Administrasi Pembangunan

Administrasi pembangunan berkembang sebagai salah satu kecenderungan baru dalam Ilmu Administrasi Negara. Administrasi pembangunan dapat diartikan sebagai ilmu dan seni tentang bagaimana pembangunan suatu sistem administrasi negara dilakukan, sehingga dengan demikian sistem administrasi tersebut mampu menyelenggarakan berbagai fungsi pemerintahan dan pembangunan secara efisien dan efektif. Menurut Bintoro, Administrasi Pembangunan adalah proses pengendalian usaha (administrasi) oleh negara/pemerintah untuk merealisirkan pertumbuhan yang direncanakan ke arah suatu keadaan yang dianggap lebih baik dan kemajuan di dalam berbagai aspek kehidupan bangsa. Menurut Edward W. Weidner, Administrasi Pembangunan menggambarkan sebagai suatu  pengembangan yang administratif dan administrasi dalam program pengembangan. Karena administrasi menyangkut pengembangan, maka perlu bahwa perangkat yang administratif sendiri harus ditingkatkan dan dikembangkan agar memungkinkan dalam mengkoordinir dan melakukan pendekatan multi fungsional ke arah pemecahan masalah nasional pada dalam pembangunan.

Administrasi Pembangunan sendiri mencakup 2 pengertian (Nugroho) :

1)    Administrasi : keseluruhan proses pelaksanaan keputusan-keputusan yang telah diambil dan diselenggarakan oleh 2 orang/lebih untuk mencapai tujuan yang ditentukan sebelumnya

2)    Pembangunan : rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (nation-building).

Ruang lingkup Administrasi Pembangunan :

(1)  development of administration. Penyusunan kebijakan penyempurnaan Administrasi Negara, meliputi:: Kepemimpinan, koordinasi, pengawasan, Administrasi fungsional: (kepegawaian, keuangan, sarana-sarana lain dan perlembagaan dalam arti sempit)

(2)  administration of Development, Proses perumusan kebijakan pembangunan, biasanya dalam bentuk rencana pembangunan. Pelaksanaannya secara efektif.

Kedua ruang lingkup tersebut saling berkaitan satu sama lain untuk menghasilkan kebijakan. Proses perumusan kebijakan masuk ke dalam ranah administrasi negara sedangkan substansinya bisa berasal dari ilmu lain (politik, ekonomi, sosial, budaya, hankam, dan sebagainya). Formulasi kebijakan bisa saja merupakan proses politik maupun proses administrasi. Kebijakan yang sudah diambil, perlu ada partisipasi masyarakat.  Di akhir dari dua ruang lingkup tadi adalah tercapainya perubahan suatu negara ke arah modernisasi, pembangunan bangsa, pembangunan sosial ekonomi.

Sehingga dapat dikatakan bahwa Administrasi Pembangunan menggunakan dua sisi yaitu Pembangunan Administrasi dan Administrasi Pembangunan. Kedua sisi tersebut saling melengkapi untuk menghasilkan suatu kebijakan. Partisipasi masyarakat diperlukan agar kebijakan tersebut bisa berhasil dan tercapailah perubahan ke arah modernisasi, pembangunan bangsa dan pembangunan sosial.

Fungsi pokok “administrasi pembangunan” adalah menyelenggarakan peranan pemerintah dalam proses pembangunan. Bagaimana suatu pemerintahan berperanan di dalam proses pembangunan, akan ditentukan oleh sistem pemerintahan yang dianut, dan ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor, seperti: 1) ideologi dan pandangan hidup bangsa dan negara bersangkutan, 2) kebudayaan dan kebiasaan yang hidup dalam masyarakat, dan 3) tingkat kemajuan sosial ekonomi yang telah dicapai bangsa tersebut. Pengaruh berbagai faktor tersebut akan tampak dalam cara-cara suatu pemerintahan mengadakan “intervensi (kebijaksanaan)” terhadap lingkungan, khususnya dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Hal ini bisa berupa kebijaksanaan langsung (direct policies), kebijaksanaan tidak langsung (inderect policies) ataupun kebijaksanaan campuran (mixed policies).

Tugas Administrasi Pembangunan :

1)    Memberikan masukan bagi kebijakan publik dan mempersiapkan keputusan bagi kegiatan masa depan yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan menggunakan sarana secara optimum dalam agenda masyarakatnya.

2)    Menggerakkan sumber daya yang ada dan mendorong berjalannya organisasi menerjemahkan kebijakan dan rencana menjadi program dan proyek yang konkrit

3)    Memperkenalkan perubahan dan inovasi administrasi melalui penerapan berbagai strategi dan instrumen perubahan (reformasi) yang dibutuhkan ke dalam substansi program dan proyek

4)    Menjaga kesinambungan perubahan dan program2 baru melalui pembangunan institusi yang menjadikan inovasi sebagai sesuatu yang rutin

Administrasi Pembangunan menempatkan peran Pemerintah Sentral. Pemerintah  menjadi agent of change dari suatu masyarakat dalam negara berkembang. Dan karena perubahan  yang dikehendaki planned, perubahan berencana, maka juga disebut agent of Development, pendorong proses pembangunan, perubahan masyarakat bangsa. Pemerintah mendorong melalui kebijaksanaan-kebijaksanaan dan program-program, proyek-proyek, bahkan industri-industri, dan peran perencanaan dan budget. Dengan perencanaan dan budget juga menstimulasi investasi sektor  swasta.

Masalah yang serius dihadapi oleh negara-negara berkembang adalah lemahnya kemampuan birokrasi dalam menyelenggarakan pembangunan. Dari latar belakang ini, maka administrasi pembangunan yang berkembang di negara-negara sedang berkembang memiliki perbedaan ruang lingkup dan karakteristik dengan negara-negara yang telah  maju. Dasar inilah Bintoro Tjokroamidjojo (1995) mengemukakan bahwa administrasi pembangunan mempunyai tiga fungsi:

Pertama, penyusunan kebijaksanaan penyempurnaan administrasi negara yang meliputi: upaya penyempurnaan organisasi, pembinaan lembaga yang diperlukan, kepegawaian dan pengurusan sarana-sarana administrasi lainnya. Ini disebut the development of administration (pembangunan administrasi), yang kemudian lebih dikenal dengan istilah “Administrative Reform” (reformasi admnistrasi).

Kedua, perumusan kebijaksanaan-kebijaksanaan dan program-program pembangunan di berbagai bidang serta pelaksanaannya secara efektif. Ini disebut  the development administration (Administrasi untuk pembangunan). Administrasi untuk pembangunan (the development administration) dapat dibagi atas dua; yaitu; (a) Perumusan kebijaksanaan pembangunan, (b) pelaksanaan kebijaksanaan pembangunan secara efektif.

Ketiga, pencapaian tujuan-tujuan pembangunan tidak mungkin terlaksana dari hasil kegiatan pemerintahan saja. Faktor yang lebih penting adalah membangun partisipasi masyarakat.

Seperti yang diuraikan di atas bahwa administrasi pembangunan adalah administrasi negara yang cocok diterapkan di negara-negara yang sedang berkembang, namun Bintoro Tjokroamidjojo membedakan bahwa administrasi pembangunan lebih banyak memberikan perhatian terhadap lingkungan yang berbeda-beda, terutama lingkungan masyarakat yang baru berkembang, misalnya lingkungan politik, lingkungan ekonomi, geografi, dan budaya. Pengaruh budaya (nilai-nilai) dalam administrasi publik di negara-negara berkembang memunculkan prismatic society. Administrasi pembangunan berperan aktif dan berkepentingan terhadap tujuan-tujuan pembangunan, sedangkan dalam ilmu administrasi negara bersifat netral  terhadap tujuan-tujuan pembangunan. Administrasi pembangunan berorientasi pada upaya yang mendorong  perubahan-perubahan ke arah ke keadaan yang lebih baik dan berorientasi mada depan, sedangkan ilmu administrasi negara lebih menekankan pada pelaksanaan kegiatan secara efektif/tertib, efisien pada masing-masing unit pemerintahan.

Administrasi pembangunan berorientasi pada pelaksanaan tugas-tugas pembangunan yaitu kemampuan merumuskan kebijakan pembangunan sedangkan ilmu administrasi negara lebih menekankan pada tugas-tugas rutin dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Administrasi pembangunan mengaitkan diri dengan substansi perumusan kebijaksanaan dan pelaksanaan tujuan-tujuan pembangunan di berbagai bidang, Ilmu administrasi negara lebih memperhatikan pada kerapihan/ketertiban aparatur administrasinya sendiri. Administrator pada administrasi pembangunan merupakan penggerak perubahan (change agent), berorientasi pada lingkungan, kegiatan dan pemecahan masalah sedangkan pada administrasi negara lebih bersifat legalitas.

---  0 0 0  ---

Daftar Bacaan :

1.    Nugroho, Rino A. 2009, Slide Kuliah Pengantar Administrasi Pembangunan dalam http://rinoan.staff.uns.ac.id/kuliah/administrasi-pembangunan/

2.    Tjokroamidjojo, Bintoro, dan Mustopadidjaya, 1993, Kebijaksanaan dan Administrasi Pembangunan, Perkembangan Teori dan Penerapan Cet. 3, Jakarta: LP3ES.

3.    Tjokroamidjojo, Bintoro, 1995, Pengantar Administrasi Pembangunan, , Jakarta: LP3ES. 
4.  Salomo, Roy V, 2011, Slide Kuliah KTIA : Administrasi Pembangunan.