Tentang Layanan Publik

Seseorang mengirimkan sms kepada Layanan Publik koran Banjarmasin Post (B-Post). Isinya "Kepada Bupati HSS, kenapa membuat akta kelahiran anak mahal sekali, kalau nembak biayanya mencapai Rp. 500 ribu. Sementara kalau mengurus sesuai prosedur dipersulit. Tolong ditertibkan, kasihan masyarakat kecil". Sms dengan nomor pengirim 085347233036 tersebut dimuat di halaman 23 hari ini, 7 September 2012.

Rubrik Layanan Publik memang khusus disediakan bagi para pembaca setia B-Post untuk menyampaikan keluhan, saran dan kritik terhadap public service atau masalah pembangunan di Banua Kalimantan Selatan. Para pembaca bisa mengirimkan sms ke nomor (0511) 7445000 atau 0816215000, dengan format berisi HOT (isi sms).

Setiap kali membaca koran B-Post hampir tidak ketinggalan saya selalu menyimak rubrik Layanan Publik, lebih khusus bila memuat yang berkaitan dengan kabupaten asal saya, Hulu Sungai Selatan dengan ibukotanya Kandangan. Dengan begitu saya akan mengetahui perkembangan terkini apa yang terjadi di banua. Apa yang menjadi permasalahan dan yang dikeluhkan oleh masyarakat secara langsung. Apa tanggapan dari pelayan publik, dalam hal ini pemerintah daerah, atau pihak yang menjadi sasaran keluhan, saran atau kritik tersebut.

Terkait sms di atas, saya dulu juga pernah mengurus pembuatan akta kelahiran anak saya pada kantor catatan sipil di Kandangan. Tetapi seingat saya tidak seperti yang disebutkan isi sms itu. Biayanya tidaklah mahal, tidak sampai dua puluh ribu rupiah Memang sih saya mengurus sendiri datang langsung ke kantor catatan sipil. Dan tidak pula dipersulit, penyelesaiannya tepat waktu sepeti yang dijanjikan petugas. Padahal anak saya, kelahiran tahun 2008, itu lahirnya di Banjarmasin, tidak di Kandangan. Jika yang kelahiran Banjarmasin saja mudah, tentunya lebih mudah lagi jika kelahiran Kandangan. Karena mudah dan murah tersebut, saya bahkan bukan hanya mengurus akta kelahiran anak saya, tapi juga nambah mengurus pembuatan akta kelahiran adik saya, kelahiran 1998, dan akta kelahiran buat saya sendiri. Dan yang dua terakhir ini tentu biayanya sedikit lebih mahal, cuma beda beberapa ribu rupiah.

Kasusnya mungkin lain jika minta bantuan seseorang, misalnya bidan di kampung, untuk mengurus pembuatan akta kelahiran. Kadangkala kita di kampung, mau enaknya saja, sehingga menyerahkan langsung pengurusan akta kelahiran pada bidan yang menolong proses kelahiran anak. Nah, oleh si bidan bisa saja dimintai biaya. Dengar-dengar sekitar lima puluh ribu rupiah (angka ini tidak pasti). Menurut saya itu sah-sah saja selama bidan tersebut terbuka dengan biaya sesungguhnya jika kita yang mengurus sendiri. Jadi sebagai orangtua kita bisa memilih apakah mau mengurus sendiri atau minta bantuan pada bidan tadi. Kalau bidan yang mengurus akta kelahiran, tentu akan ada biaya perjalanan dari kampung ke kota Kandangan, pertama mengantar berkas, kedua saat mengambil akta kelahiran, keduanya pulang pergi. Biaya itu pun tentu akan kita keluarkan jika kita sendiri yang mengurusnya di kantor catatan sipil.

Salah satu budaya jelek masyarakat Indonesia adalah mau enaknya saja. Rela bayar yang penting beres. Mungkin istilahnya adalah "nembak" seperti isi sms di atas. Namun ketika diminta bayar yang lumayan besar angkanya, langsung lah mengeluh kesah. Budaya jelek itu juga berimbas pada budaya kerja pelayan publik. Sehingga banyak para pelayan publik yang suka "ditembak", semisal pegawai SAMSAT, pak Polisi jalanan, dan sebagainya. Dan ini menciptakan budaya korup di lingkungan pelayan publik. Lambat laun hal itu sudah biasa dilakukan, sehingga jika membantu mengurus itu ini minta uang pada masyarakat tanpa perasaan bersalah. Seakan-akan bukan perbuatan zhalim. Namun kita juga tidak menutup mata bahwa banyak juga pelayan publik yang ikhlas, tidak meminta uang sepeser pun atas pelayanannya pada masyarakat. Wong tugas dan pekerjaan mereka adalah melayani masyarakat. Dan mereka itu digaji karena pekerjaannya ya itu.

Kepada semua saya berpesan agar berusaha mengurus sendiri segala sesuatunya, semisal pembuatan akta kelahiran. Jika memang tidak bisa, baru lah minta bantuan orang lain. Namun perlu dicatat harus ada kejujuran dan keterbukaan tentang biaya. Jangan sampai salah satu pihak ada yang merasa dirugikan. Semua harus jelas. Jual beli saja ada khiyarnya.

Dan pada para pelayan publik, para pegawai negeri dan sejenisnya, berusahalah untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Anda semua sudah digaji sesuai pekerjaan Anda, dan tugas Anda adalah melayani masyarakat. Bukan memeras masyarakat dengan minta uang ini uang itu yang tidak ada ketentuannya dalam undang-undang atau peraturan daerah terkait retribusi. Raihlah yang halal dan tinggalkan yang syubhat apalagi haram ! 

Pada para pemimpin, semoga bisa lebih peduli dan segera menindaklanjuti kritik dan saran dari rakyat dengan tindakan nyata dan konkrit. Harus ada langkah strategis dan nyata yang diambil agar pungutan liar, praktek percaloan dan sejenisnya pada unit-unit pelayanan publik hilang di dunia birokrasi Indonesia ini.

Semoga bermanfaat.